Surat Edaran Menteri PAN dan RB nomor 10 Tahun 2014 tentang PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KERJA APARATUR NEGARA tanggal 4 November 2014 muncul untuk Menindaklanjuti perintah Presiden pada Sidang Kabinet kedua pada hari Senin, tanggal 3 November Tahun 2014, bahwa dalam rangka melaksananakan Gerakan Penghematan Nasional dan untuk mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja aparatur negara.
Langkah - langkah yang dilakukan adalah :...
Thursday, 4 December 2014
Wednesday, 29 October 2014
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai revisi dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010, seluruh kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2019 wajib menyediakan infrastruktur sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Adapun untuk bidang Cipta Karya, SPM meliputi :1. Penyediaan...
Monday, 11 August 2014
Nantinya gaji pokok harus lebih tinggi daripada tunjangan
Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (ASN) menyebutkan, gaji dibayarkan sesuai dengan beban
kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Sementara dalam Pasal 80
ayat (3) disebutkan, tunjangan kinerja dibayarkan sesuai pencapaian
kerja. Sedangkan Pasal 80 ayat (4) tertulis, tunjangan kemahalan
dibayarkan sesuai tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang
berlaku di daerah masing-masing.Menurut...
Kewajiban menyusun Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005
Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan berperan juga sebagai faktor utama pembangunan. Untuk itu air perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta mahluk hidup lainnya. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa air memiliki peran yang sangat strategis dan harus tetap tersedia dan lestari,...
Sunday, 6 July 2014
Alamat LPSE dan IP Address
Pengguna LPSE Provinsi Sumatera Utara dapat mengakses server menggunakan IP Address 180.250.33.123 bilamana domain lpse.sumutprov.go.id mengalami ganggua...
Monday, 26 May 2014
Profil DPR RI Hasil Pemilihan Legislatif Tahun 2014 : abubakar-tagore : Putra Gayo Sarjana USU
Tempat lahir : Takengon, AcehTanggal lahir : 20-04-1954Domisili : BENER MERIAHWebsite : http://abubakar-tagore.blogspot.com/Facebook: :Dapil: : ACEH IIMewakili daerah:ACEH TAMIANG, ACEH TENGAH, ACEH TIMUR, ACEH UTARA, BENER MERIAH, BIREUEN, KOTA LANGSA, KOTA LHOKSEUMAWE,Pendidikan : ...
Friday, 23 May 2014
Profil DPR RI Hasil Pemilihan Legislatif Tahun 2014 : Tifatul Sembiring
Nama Lengkap : Tifatul Sembiring
Alias : Tif | Tifsembiring | Tifatul
Agama : Islam
Tempat Lahir : Bukittinggi, Sumatra Barat
Tanggal Lahir : Kamis, 28 September 1961
Warga Negara : Indonesia
Istri : Sri Rahayu
Anak : Sabriana, Fathan, Ibrahim, Yusuf, Fatimah, Muhammad, Abdurrahman
BIOGRAFI
Tifatul Sembiring merupakan seorang politikus. Saat ini, dalam Kabinet Bersatu...
Friday, 16 May 2014
Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR RI 2014 Dalam Angka
KPU telah menetapkan hasil penghitungan suara parpol dan caleg terpilih pada pemilu legislatif 2014. Rapat pleno penetapan calon anggota DPR RI terpilih pemilu 2014 digelar di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2014), dihadiri perwakilan 10 partai politik, Bawaslu dan perwakilan pemerintah. Ketua KPU Husni Kamil Manik, usai seluruh komisioner bergantian menyampaikan perolehan suara caleg terpilih di 77 dapil dari 30 provinsi,...
Friday, 2 May 2014
Tabel Tunjangan Remunerasi 100 % dan penyusunan SKP
Tabel Tunjangan Remunerasi 100 %
Tabel diatas adalah departemen yang telah melaksanakan 100 % remunerasi. Pelaksanaan remunerasi di Departemen Keuangan menjadi dasar bagi departemen yang lain untuk melaksanakan program yang serupa. Pemberian tunjangan kinerja di Departemen Keuangan (DepKeu) mulai diterapkan pada tahun 2007 dengan label TKPKN (Tunjangan Khusus Pembinaan...
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Permen PU 11/2013)
Dalam pengadaan jasa konstruksi terdapat analisis pekerjaan yang harus sesuai dengan standar. Kementerian Pekerjaan umum yang menangani infrastruktur telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2013 atau No. 11/PRT/M/2013 (Permen PU No. 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
Dasar pengeluaran peraturan ini adalah
bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah...
Saturday, 15 February 2014
Fenomena guru cabul
Hari ini baca berita ada guru smp cabuli siswinya pada saat jam belajar di purwakarta. Kemaren baca berita ada guru cabuli siswinya di ngawi. ada juga berita guru cabuli siswanya di surabaya, di ciputat guru cabuli 9 muridnya. Pelakunya adalah guru dan korbannya adalah murid/siswanya. Sungguh ironi, Ada apa dengan semua fenomena ini? Sudah sedemikian bobroknya kah dunia...
Tahukah anda jumlah Gaji dan Tunjangan Ketua dan Wakil Ketua KPK ?
Tunjangan dan gaji Pimpinan KPK diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).
Berdasarkan PP No 29 Tahun 2006 telah diubah dengan PP No 36 tahun 2009, disebutkan bahwa pimpinan KPK mendapatkan gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan kehormatan setiap bulan. Mereka juga mendapatkan sejumlah tunjangan fasilitas seperti rumah, transportasi, asuransi dan tunjangan hari tua.
Berikut daftar gaji pimpinan KPK:
1. Gaji pokok
Ketua KPK : Rp 5.040.000 (lima...
Friday, 14 February 2014
13 Hal penting yang harus diatur menteri untuk menjalankan Undang - Undang ASN
13 Hal penting yang harus diatur menteri untuk menjalankan Undang - Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014
1. Pasal 13 dan 14 Jabatan ASN terdiri dari:
a. Jabatan Administrasi; terdiri atas :
1. jabatan pelaksana
2. jabatan pengawas;
3. jabatan administrator.
b. Jabatan Fungsional; dan
...
Inilah Orang - Orang Yang disebut sebagai Pejabat Negara
Seriing kita mendengar orang - orang dimasyarakat umum menggunakan istilah pejabat. Tetapi yang sebenarnya pejabat itu adalah orang - orang ini :
Pejabat negara sesuai Undang-Undang ASN
a. Presiden dan Wakil Presiden;
b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyarawatan Rakyat;
c. Ketua, Wakil ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
d. Ketua, Wakil ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah...
Pegawai Tidak Tetap itu termasuk Pegawai ASN
Sesuai dengan Undang - Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) terdiri dari:
a. PNS.
b. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.
Perbedaanya PNS itu ada nomor induk pegawainya, kalau Pegawai Tidak Tetap Pemerintah itu diangkat berdasarkan perjanjian kinerja minimal selama setahun atau 12 (dua belas) bulan.
...
Perpres nomor 88 Tahun 2013 : Guru dan Dosen Tidak mendapat Tunjagan Kinerja Pegawai.
Kabar gembira bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapatkan Remunerasi tidak dapat dirasakan oleh para Guru dan Dosen. Remunerasi PNS di Lingkungan Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan RI tidak berlaku bagi para tenaga dosen dan guru di kemendikbud. Hal ini berkaitan dengan adanya Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud. Yang telah masuk dalam bagian Kebijakan Pemerintah ketika mengeluarkan...
27 Kementerian / Lemabaga Negara ini telah melaksanakan Tunjagan Kinerja
Anda PNS? atau CPNS? Atau berkeinginan mau menjadi PNS CPNS, silahkan pilih kementerian / lembaga berikut,karena pembayaran tunjangan kinerjanya sudah jelas. berikut 27 Kementerian / Lemabaga Negara ini telah melaksanakan Tunjagan Kinerja :
1. Kementerian Dalam Negeri.
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Kementerian Kehutanan.
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Kementerian Kesehatan.
6. Kementerian Komunikasi...
Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) PNS di Indonesia
Tabel Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) Provinsi Jawa Barat Indonesia
No
Eselon/Golongan
Rp
1Eselon IB32.000.000
2Eselon IIA (Sekda)25.000.000
3Eselon IIA (Kepala OPD)23.000.000
4Eselon IIA19.000.000
5Eselon IIB19.000.000
6Eselon IIIA11.000.000
7Eselon IIIB9.000.000
8Eselon IV7.000.000
9Gol IVE2.950.000
10Gol IVD2.900.000
11Gol IVC2.850.000
12Gol IVB2.800.000
13Gol IVA2.750.000
14Gol IIID2.400.000
15Gol IIIC2.350.000
16Gol IIIB2.300.000
17Gol...
Friday, 7 February 2014
Istilah dalam kepegawaian ( Aparatur Sipil Negara / ASN )
Istilah yang digunakan dalam Undang - Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Sesuai UU ASN No. 5 tahun 2014 Bab1 Ketentuan Umum pasal 1 antara lain :
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap pemerintah yang bekerja pada instansi dan perwakilan.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap pemerintah...
Upah Minimum Propinsi Tahun 2014
Besaran UMK UMP 2014 telah ditetapkan pada sebagai besar provinsi di Indonesia. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Untuk masing-masing provinsi, besaran UMP ditetapkan oleh Gubernur. Penegasan ini tertuang dalam Peraturan Menakertrans Nomor 7 Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Muhaimin Iskandar pada 2 Oktober 2013, dan telah diundangkan oleh...
Juklak Pembayaran Tunjangan Kinerja / Remunerasi pada Kementerian Negara/Lembaga
Peraturan Dijen Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2013 memberikan arahan tentang Petunjuk pelaksanaan pembayaran Tunjangan kinerja pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga
Poin-poin Yang diatur antara lain :
Alokasi dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada 27 (dua puluh tujuh) Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 2013 disediakan dalam DIPA masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga dibayarkan terhitung...
